Pandemi Covid-19 dan Pengaruhnya terhadap Ketimpangan di Indonesia

LATAR BELAKANG

Krisis kesehatan novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) telah membawa dampak berkelanjutan di seluruh dunia. Menurut laporan World Health Organization (WHO) per 15 Agustus 2020, 21 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi virus ini sehingga memaksa banyak negara memberlakukan kebijakan lockdown (penguncian) parsial atau total. Akibatnya proses produksi terhenti, rantai pasokan barang dan jasa terganggu, sehingga menimbulkan lonjakan harga komoditas. Imbasnya ialah ketidakpastian lapangan pekerjaan di masa depan pasca COVID-19, di mana ILO (International Labor Organization, 2020) memperkirakan bahwa jam kerja global akan turun 10,7 persen relatif terhadap kuartal terakhir tahun 2019, yang setara dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masif terhadap sekitar 305 juta pekerja formal. Sementara krisis kesehatan dan ekonomi masih membawa malapetaka di seluruh dunia, gelombang krisis berikutnya sudah berlangsung: krisis pangan dan gizi karena sistem pangan yang goyah, ditambah lagi dengan bencana keikliman global yang terus berlangsung (Phillips et al., 2020; The Lancet Global Health, 2020).

Persoalan ketimpangan terjadi pada berbagai aspek: antar-individu; antar-gender; antar desa-kota; antar-wilayah; dan antar-kelompok sosial. Sementara itu, upaya memerangi ketimpangan membutuhkan waktu yang lama agar dampaknya terlihat.Persoalan mengurangi ketimpangan tak hanya membutuhkan solusi teknis, tapi juga landasan ideologis (tirto.id, diakses pada 19/12/20).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.Pengaruh yang signifikan antara IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia mengindikasikan bahwasannya naik turunnya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh nilai IPM.Dengan demikian IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi antar provinsi di Indonesia. IPM yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kualitas manusianya yang lebih baik dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah. Hal ini akan mendorong tidak seimbangnya pembangunan yang terjadi. Apabila hal ini terus dibiarkan maka ketimpangan pendapatan yang terjadi antar daerah akan semakin melebar(Bantika V,2015).

PEMBAHASAN

Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat berdasarkan indikator atau suatu indeks ketimpangan pendapatan yang salah satunya adalah Gini Rasio. Seperti yang diperlihatkan oleh data pada Appendix 1, perkembangan ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan Gini Rasio dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (berdasarkan teori dari Todaro, Barro dan Ebel & Yilmaz) yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja dan investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per pulau di Indonesia dari tahun 2008-2012. Menurut Todaro,2003 dalam (Bantika V,2015) peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan sebaliknya. Namun di Pulau Papua pada tahun 2010 tidak demikian, dimana penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya menyebabkan ketimpangan pendapatan malah mengalami peningkatan dari 0,34 menjadi 0,37, dimana kriteria ketimpangan pendapatan mengalami perubahan dari ketimpangan rendah ke ketimpangan sedang. Ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Potret kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lagi hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berrti kemiskinan bagi oarng lain. Tingkat kesenjangan luar biasa dan relatif cukup membahyakan.Karena itu, ketika kebangkitan nasionalisme tidak bisa meningkatkan taraf hidup berperadaban, nasionalisme dapat meredup dan luruh dengan sendirinya sebagaimana yang kita alami dewasa ini.Kemiskinan struktural dan kultural yang permanen dalam kehidupan membuat karakter bangsa ini makin terpuruk. Akibatnya, bangsa ini kehilangan jati diri, yang membuatnya makin sulit membangkitkan kembali semangat nasionalismenya (Musa Asy’arie, 2011)

Pemerintah telah menganggarkan total biaya penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,20 triliun yang dialokasikan untuk enam sektor. Total realisasi hingga minggu pertama Agustus adalah Rp151,25 triliun atau 21,8% dari pagu program Pemulihan Ekonomi Nasional (kemenkeu. go.id, 10 Agustus 2020).

Berdasarkan pemberitaan, BPS melaporkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II-2020 minus mencapai angka 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen. Sementara itu, kontraksi lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia yang berada di kisaran 4,3 persen-4,8 persen (www.kompas.com,diaksespada21/12/20).

                             Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020.Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020).Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen).Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan (bps.go.id, diakses pada 22/12/20).

Pandemi Covid-19 atau virus Corona telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Joko Widodo.Pandemi ini pun berdampak cukup signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali terhadap perekonomian Indonesia yang turut terkena imbasnya. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam situasi yang sangat berat  nantinya akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan.

Di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, banyak sekali masyarakat yang sedang mengalami masa-masa sulit.Pandemi ini perlahan-lahan membuat banyak orang harus berusaha keras untuk tetap bertahan hidup.Dengan menyebarnya pandemi Covid-19 dan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya.Kondisi ini diperkirakan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia.Pandemi Covid-19 berdampak kepada kondisi sosial masyarakat, seperti risiko peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan simulasi LPEM FEB UI diketahui, ada sepuluh sektor dengan peningkatan kemiskinan tertinggi, terutama sektor pertanian atau pangan sebesar 18,1 persen(Katadata.co.id,diaksespada18/12/20).

Bagi sebagian orang, tidaklah mudah untuk bisa bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 yang merebak.Kelaparan sudah pasti menjadi momok bagi kehidupan mereka.Bahkan beberapa waktu terakhir ini dihebohkan dan dikejutkan dengan kisah-kisah pilu yang menyayat hati dan begitu miris untuk disaksikan.Kondisi ini tentunya sangat memperihatinkan dan mengundang rasa iba bagi kita yang menyaksikan banyaknya potret kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari (puspensos.kemsos.go.id).

Ancaman krisis pangan yang dilontarkan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tidak boleh dapat dianggap sepele.Di tengah dampak pandemi Covid-19 yang memukul kemampuan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan menjadi hal yang utama.Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, mengatakan, persoalan ketahanan pangan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Terlebih dalam situasi krisis seperti sekarang ini.Dirinya mengatakan, dalam situasi seperti ini krisis pangan akan semakin membahayakan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan miskin (lokadata.id, diakses pada 18/12/20).

Petani kecil Indonesia, juga petani dari India dan Cina, merupakan 39 persen dari penduduk miskin ekstrem dunia (Castañeda et al., 2016).Namun, dengan “terhentinya dunia” akibat pandemi, mereka dijadikan orang-orang yang diandalkan untuk menyangga krisis pangan dengan mempertaruhkan kesehatan pribadi maupun keluarga untuk terus bekerja.Situasi ini jelas terlihat dalam rencana Pemerintah Indonesia baru-baru ini untuk membangun megaproyek lumbung pangan nasional dengan tujuan mengintensifkan dan mempercepatproduksi beras dalam negeri. Lumbung pangan nasional sendiri merupakan suatu bentuk dari Food Estate, yang dalam terjemahan bebasnya disebut kebun pangan skala luas, yakni budidaya tanaman skala luas (lebih dari 25 hektar) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern (Kementerian Pertanian RI, 2010).

Saat ini, dalam kondisi transisi ekonomi yang cepat di mana industrialisasi, urbanisasi, dan desentralisasi politik bersilangan dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan yang memperlebar kesenjangan regional dan peningkatan tingkat kemiskinan, Indonesia menghadapi beban ganda kekurangan gizi, (termasuk defisiensi mikronutrien) dan kelebihan gizi (kelebihan berat badan dan obesitas) di dalam daur hidup populasi yang sama (Hanandita & Tampubolon, 2015; Vaezghasemi, 2017).

Di masa pandemi Covid-19, laporan WEF (Katadata.co.id, diakses pada 18/12/20) yang mengutip riset Caitlyn Collins, asisten profesor di Washington University, menuliskan bahwa pekerja perempuan yang telah berkeluarga menghadapi banyak kesulitan membagi waktu antara bekerja, mengurus rumah, dan mengurus anak. Ini membuat perempuan pekerja terpaksa mengurangi jam kerja hingga lima persen atau setara dengan dua jam per minggu.

Ketimpangan selama masa pandemi juga terjadi pada akses pendidikan.Berangkat dari hal kemampuan mengikuti pendidikan secara virtual, ternyata disparitas akses sangat nyata.Infrastruktur pendukung kegiatan belajar seperti sambungan internet tergolong sangat minim.Laju pendidikan di jalan digital menemui titik kemacetan.Meski masyarakat sudah mengenal internet sejak tahun 1989, nyatanya akses terhadap internet belum terdistribusi merata.Data Podes 2018 oleh BPS membuktikan bahwa mayoritas povinsi di daerah matahari terbit Indonesia memiliki akses layanan internet yang mendesak untuk segera dibenahi. Di Papua misalnya, terdapat 81.3% desa yang tidak memiliki sinyal telepon seluler maupun sinyal internet posisi kedua diikuti Papua Barat (68,7%), kemudian disusul Maluku (58.2%). Selanjutnya, merujuk pada data yang dirilis oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua terdapat 14 daerah yang tidak sama sekali menjalankan kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pademi. Praktis akibat dari rendahnya infrastruktur pendukung belajar mengajar daring diprediksikan berdampak terhadap penurunan lama bersekolah anak (nasional.sindonews.com, diakses pada 20/12/20).

Hal ini sejalan dengan Data Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS tahun 2013 capaian pembangunan manusia pada tingkat provinsi menunjukkan variasi antardaerah.Pada tingkat kabupaten/kota, variasi capaian pembangunan manusia justru lebih beragam dibanding pada tingkat provinsi. Capaian pembangunan manusia tertinggi berada di Kota Yogyakarta (Provinsi DI Yogyakarta) dengan IPM pada tahun 2014 telah mencapai 83,78. Sementara capaian pembangunan manusia terendah berada di Kabupaten Nduga (Provinsi Papua) dengan IPM hanya sebesar 25,38. Sebagian besar kabupaten kota telah berada pada status pembangunan manusia “sedang”. Sisanya telah masuk pada kategori “tinggi” dan “rendah”.Selain itu, beberapa kabupaten/kota telah masuk pada kategori pembangunan manusia “sangat tinggi” (ipm.bps.go.id, diakses pada 20/12/20).

 KESIMPULAN

            Pandemi global yang saat ini terjadi menimbulkan banyak pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia.Dari mulai persoalan kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, ketimpangan gender, dan sebagainya.Corak kemiskinan kian diperparah oleh hadirnya pandemi. Jumlah masyarakat miskin tercatat bertambah pada tahun 2020 menjadi sebanyak 26,42 juta, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyinggung ketahanan pangan masyarakat Indonesia yang terancam rentan karena hilangnya pekerjaan akibat dari PHK masal, menurunnya pendapatan UMKM, ditambah lagi munculnya fenomena panic buying selama masa pandemi yang mengharuskan individu-individu menimbun sumber daya-sumber daya yang diperlukan selama masa karantina pandemi. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh segelintir masyarakat yang memiliki capital ekonomi dan daya beli tinggi, berbanding terbalik dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan semakin terpuruk pada masa pandemi global.

            Ketimpangan juga terjadi pada akses pendidikan, yang selama masa pandemi mengharuskan semua pelajar melakukan kegiatan dari rumah dam memanfaatkan jaringan internet dan telepon genggam.Hal ini justru sangat sulit dilakukan oleh wilayah yang memiliki keterbatasan signal internet yang daerahnya tidak tersentuh signal untuk mengakses internet. Persoalan lainnya adalah kepemilikan telepon genggam yang tidak semua masyarakat memiliki kemampuan beli yang tinggi untuk menjadikan itu sebagai media pembelajaran. Hal ini sangat menghambat dalam proses pembelajaran dan semakin memperlebar jurang antara yang memiliki capital dan yang tidak memiliki capital. Masyarakat yang tidak memiliki capital akan terus berada dibawah lawannya selama tidak diberi kesamarataan akses dalam melakukan kegiatan pembelajaran terlebih pada masa pandemi.

Pandemi global ini juga menciptakan ketimpangan dalam aspek gender.Perempuan semakin dihadapkan dengan peran domestic yang dianggap sudah menjadi kewajiban perempuan, disamping perempuan harus bekerja.Sedangkan realitanya urusan domestic rumah tangga menjadi kewajiban istri, dan suami bekerja diluar rumah saja.Perempuan melakukan lebih banyak tugas dalam kehidupan rumah tangga terlebih jika ia juga berperan dalam ruang public. Pekerja perempuan yang telah berkeluarga menghadapi banyak kesulitan membagi waktu antara bekerja, mengurus rumah, dan mengurus anak. Ini membuat perempuan pekerja terpaksa mengurangi jam kerja hingga lima persen atau setara dengan dua jam per minggu.Hal ini justru sangat berpengaruh terhadap performa perempuan dalam pekerjaan.Pendekatan humanis dalam relasi antar manusia mungkin dapat diterapkan untuk menciptakan keadilan ditengah ketimpangan.Pada akhirnya, pandemi global banyak sekali menyisakan dampak panjang bagi kehidupan masyarakat.Ketidaktersediannya ruang yang adil dalam masyarakat memperparah gap antara “miskin dan kaya”. Perlunya langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan yang kian meningkat selama masa pandemi global.

DAFTAR PUSTAKA

Bantika, V., Benu, O. L., & Kapantow, G. H. (2015, December).Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara.In COCOS (Vol. 6, No. 17).

Booklet IPM, 19/12/20, https://ipm.bps.go.id/assets/files/

Hanandita, W., & Tampubolon, G. (2015). The double burden of malnutrition in Indonesia: Social determinants and geographical variations. SSM - Population Health, 1, 16–25.

Ketimpangan Akses Dan Kualitas Pendidikan, 19/12/20, https://nasional.sindonews.com/read/180532/18/

Lebarnya Jurang Ketimpangan Sosial Ekonomi Saat Pandemi, 19/12/20, https://tirto.id/lebarnya-jurang-ketimpangan-sosial-ekonomi-saat-pandemi-covid-19-f5St

Menilik Potensi Resesi Ekonomi Di Tengah Pandemi, 19/12/20, https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/07/090500665/menilik-potensi-resesi-ekonomi-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19-?page=all.

Musa Asy’arie, 2011, “Kebangkitan Nasional, Perspektif Kebudayaan,” Kompas.

Pandemi Korona Ancam Ketahanan Pangan Indonesia, 21/12/20, https://lokadata.id/artikel/pandemi-korona-ancam-ketahanan-pangan-indonesia

Persentase Penduduk Miskin Maret 2020, 21/12/20, https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/

Potret Kemiskinan Ditengah Pandemi Covid 19, 21/12/20, https://puspensos.kemsos.go.id/potret-kemiskinan-di-tengah-pandemi-covid-19 https://katadata.co.id/dinihariyanti/infografik/5f6adc527a090/kemiskinan-meningkat-di-masa-pandemi

Phillips, C. A., Caldas, A., Cleetus, R., Dahl, K. A., Declet-Barreto, J., Licker, R., Merner, L. D., Ortiz-Partida, J. P., Phelan, A. L., Spanger-Siegfried, E., Talati, S., Trisos, C. H., & Carlson, C. J. (2020). Compound climate risks in the COVID19 pandemic. Nature Climate Change.

Realisasi Penanganan Covid-19 dan PEN HinggaAgustus Capai 21,8%, 10/12/2020, https://www.kemenkeu. go.id/publikasi/berita/

Tantangan Kesetaraan Gender di Masa Pandemi, 20/12/20, https://katadata.co.id/padjar/berita/5f46075138625/